Rakornis BNP2TKI 2010 Targetkan 600 Ribu TKI

bnp2tki

”Belum optimalnya perlindungan TKI, karena 80 persen permasalahan TKI berasal dari dalam negeri berarti keberangkatan TKI belum menjamin keamanan penempatannya sampai akhir kontrak,” kata Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama Luar Negeri BNP2TKI Agusdin Subiantoro.

Jakarta, BNP2TKI (21/3) – Pulihnya ekonomi dunia dari krisis moneter global diharapkan berdampak pada tinggi permintaan akan tenaga kerja Indonesia (TKI). Menyiasati kemungkinan persaingan global akan permintaan tenaga kerja asing (TKA), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) telah menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) selama 3 hari (17-19 Maret) di Hotel Panorama, Lembang, Jawa Barat.

”BNP2TKI menargetkan penempatan 600.000 TKI untuk tahun 2011 dan sampai tahun 2014 mencapai 3.500.000 TKI serta perbandingan formal dan informal seimbang (50:50)” ungkap Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama Luar Negeri BNP2TKI, Ir H Agusdin Subiantoro MMA, Senin (21/3).

Rakornis tersebut dihadiri oleh jajaran BNP2TKI Pusat dan Daerah dengan melibatkan Eselon I, II dan III (terbatas), meliputi bidang Kerjasama Luar Negeri dan Promosi, Penempatan dan Perlindungan TKI, Kesekretariatan dan Pengawasan, dan para Kepala BP3TKI dan P4TKI se tanah air.

Menurut Agusdin guna mengantisipai target penempatan jangka pendek (2011) dan jangka menengah (2014), seluruh sumber daya harus berorientasi pada pencapaian target itu.

Pria berambut putih ini mencatat beberapa upaya yang harus dilakukan mulai dari tersedianya data potensi TKI (persektor maupun per lokasi) sebagai bahan promosi, pengumpulan database konkrit dan detil tentang peluang kerja di Luar Negeri, dan perlunya review terhadap penempatan TKI di 42 negara penempatan, serta pencermatan terhadap kerjasama/aturan negara setempat dalam perlindungan TKI.

”Termasuk perlunya pengembangan kerjasama G to G di luar Jepang dan Korea, serta pola penempatan G to P di berbagai negara,” tutur Agusdin.

Di bidang Penempatan, kata Agusdin sudah mendesak peningkatan kualitas dan kompetensi lembaga pendukung penempatan seperti Bursa Kerja Luar Negeri (BLKLN), Sarana Pemeriksaan Kesehatan (Sarkes) dan Lembaga Uji Kompetensi (LUK).

Agusdin menghimbau agar sosialisasi yang terintegrasi dan menjangkau sampai ke tingkat desa dan berbagai lapisan masyarakat perlu ditingkatkan. Termasuk di dalamnya, peran serta stakeholder terkait agar daerah yang belum mempunyai tempat uji kompetensi dan lembaga uji kompetensi bagi TKI, seperti Tanjung Balai Karimun bisa segera diwujudkan.

Khusus bidang perlindungan, Kepala Biro Perencanaan mencatat klaim asuransi masih belum jelas, transparan, memakan waktu lama dan rumit. Padahal soal asuransi ini adalah perlindungan utama yang harus dimiliki TKI. Karena itu, revisi Permenaker Nomor 23 tahun 2008 yang mengatur masalah Asuransi khususnya aturan klaim asuransi yang mempersyaratkan rekomendasi dari Perwakilan.

”Belum optimalnya perlindungan TKI, karena 80 persen permasalahan TKI berasal dari dalam negeri berarti keberangkatan TKI belum menjamin keamanan penempatannya sampai akhir kontrak,” tukas Agusdin.

Terkait maraknya TK Iilegal, Agusdin mencatat perlunya integrasi program pencegahan antara Imigrasi, Kepolisian dan BP3TKI. Termasuk soal pengamanan keberangkatan dan kepulangan TKI.

Karena itu, dia mengharapkan agar panduan SOP perlindungan TKI yang mencakup pra, selama dan pasca penempatan bisa segera direalisasi dalam waktu dekat ini

Rakornis juga merekomendasikan beberapa kemajuan yang sudah dicapai BNP2TKI seperti adanya Lembaga Pelayanan Satu Pintu (LTSP) akan tetap dilanjutkan di berbagai daerah, dengan dukungan penguatan kelembagaan baik di Pusat maupun Daerah.

Kepada seluruh jajaran BP3TKI dan P4TKI serta seluruh stakeholder terkait, Agusdin mengimbau agar mereka terus meningkatkan tugas pelayanan dengan menerapkan prinsip pelayanan yang mudah, cepat, murah dan aman walaupun terjadi dualisme pelayanan dan pengambil-alihan tugas-tugas BNP2TKI.

“Kami juga mendorong pemantapan regulasi dan pemenuhan aturan pelaksanaan Undang Undang Nomor: 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI,” pungkas Agusdin.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s